PP Nomor 16 Tahun 2018 Satpol PP

Tugas, Fungsi dan Wewenang Satpol PP

Pasal 5

Satpol PP mempunyai tugas:

  • menegakkan Perda dan Perkada;
  • menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
  • menyelenggarakan pelindungan masyarakat.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Satpol PP mempunyai fungsi:

  • penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat;
  • pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat dengan instansi terkait;
  • pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
  • pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lengkap, download di sini.

Tugas Pokok Fungsi Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan serta Sarana Prasarana.

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan, dan penyidikan serta Sarana Prasarana.

  • Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan, penyidikan dan Sarana Prasarana.
  • Menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan, penyidik dan Sarana Prasarana.
  • Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan, penyidik dan Sarana Prasarana.
  • Pelaksanaan pengawalan pejabat atau orang penting dan pengamanan tempat-tempat penting, rumah dinas pejabat serta acara-acara resmi.
  • Melaksanakan patroli rutin dan terpadu dalam pengendalian keamanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
  • Pelaksanaan penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan pengendalian massa.
  • Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap pelanggaran ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan Bupati.
  • Pelaksanaan proses administrasi penegakan peraturan daerah, peraturan Bupati dan keputusan Bupati.
  • Pelaksanaan pemberdayaan dan pengendalian PPNS dalam rangka penegakan peraturan daerah peraturan Bupati dan keputusan Bupati.
  • Melaksanakan penyajian data dan informasi di bidang pembinaan pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan sarana prasarana.
  • Melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan.
  • Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penyelidikan dan penyidikan.
  • Pelaksanaan penyusunan laporan realisasi anggaran bidang penegakan perundang-undangan daerah.
  • Pelaksanaan penyusunan laporan kinerja anggaran bidang penegakan perundang-undangan daerah.
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang penegakan perundang-undangan daerah teridiri dari:

  • Seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan
  • Seksi penyelidikan dan penyidikan
  • Seksi sarana prasarana

Tugas Pokok Fungsi Bidang Perlindungan Masyarakat

Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Masyarakat (Linmas) mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan bidang perlindungan masyarakat.

Susunan Organisasi Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:

  • Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
  • Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
  • Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang satuan perlindungan, masyarakat dan bina potensi masyarakat;
  • Pelaksanaan rekruitmen, pembinaan dan pemberdayaan anggota Perlindungan Masyarakat;
  • Pelaksanaan pendataan dan pemetaan potensi dan sumber daya perlindungan masyarakat;
  • Pelaksanaan pengembangan potensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan satuan perlindungan masyarakat;
  • Pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat;
  • Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan sistem perlindungan masyarakat terpadu;
  • Pelaksanaan pembinaan tertib administrasi sistem perlindungan masyarakat;
  • Pelaksanaan identifikasi dan pendataan kejadian gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
  • Pelaksanaan koordinasi petugas satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
  • Pelaksanaan koordinasi kebijakan operasional sistem dan implementasi fasilitasi perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu, Pilpres dan Pilkada;
  • Pelaksanaan koordinasi pengamanan ketertiban masyarakat dan penanganan masalah sosial kemasayarakatan;
  • Penyajian data dan informasi di bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
  • Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
  • Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
  • Penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Perlindungan Masyarakat;
  • Penyusunan laporan kinerja kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat; dan
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perlindungan masyarakat terdiri dari:

  • Seksi Perlindungan Masyarakat
  • Seksi Bina Potensi Masyarakat
  • Seksi Kesiapan dan Penanggulangan

Tugas Pokok Fungsi Bidang Pemadam Kebakaran

Bidang Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

  1. Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup Pemadam Kebakaran;
  2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point (1), Bidang Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi:
  • Penyusunan rencana dan kegiatan Lingkup Pemadam kebakaran.
  • Penyusunan petunjuk teknis di Lingkup Pemadam Kebakaran.
  • Pelaksanaan Pemadam Kebakaran dan dilingkup pemadaman dan penanggulangan kebakaran, pelatihan dan Pencegahan Kebakaran dan Peralatan.
  • Pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dilingkup Pemadam Kebakaran.
  • Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan dilingkup Pemadam Kebakaran; dan
  • Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Satuan serta memberikan saran pertimbangan dilingkup Pemadam Kebakaran
  • Pelaksaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas serta memberikan saran dan pertimbangan dilingkup Pemadam Kebakaran

Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai seksi sebagai berikut:

  • Seksi Pemadam dan Penanggulangan Kebakaran
  • Seksi Pelatihan dan Pencegahan Kebakaran
  • Seksi Peralatan

Tugas Pokok Fungsi Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakasanakan operasi, pengendalian kerja sama, Kesemabtaan Personil.

  • Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
  • Menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
  • Mengkoordinasi pelaksanaan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
  • Pelaksanaan penanganan pengaduan adanya pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat peraturan daerah, peraturan Bupati dan keputusan Bupati.
  • Melaksanakan kegiatan operasi pengendalian terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, peraturan daerah, peraturan Bupati dan keputusan Bupati serta kerja sama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
  • Pelaksanaan pemantauan operasi dan pengendalian, dan Pengembangan Kapasitas.
  • Pelaksanaan proses administrasi operasi, pengendalian Pengembangan Kapasitas terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta peraturan daerah, peraturan Bupati dan keputusan Bupati.
  • Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan PPNS dalam operasi dan pengendalian pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, peraturan daerah, peraturan Bupati dan keputusan Bupati.
  • Pelaksanaan penyusunan identifikasi dan potensi di bidang kerja sama.
  • Pelaksanaan pengkoordinasian kerja sama teknis pemerintah dengan instansi terkait di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
  • Penyajian data dan informasi di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
  • Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
  • Pelaksanaan Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas Personil.
  • Penyusunan laporan realisasi anggaran bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
  • Penyusunan laporan kinerja program di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat mempunyai seksi:

  • Seksi operasi dan pengendalian
  • Seksi kerja sama
  • Seksi Pengembangan Kapasitas

Data Pegawai Negeri Sipil Satpol PP Paluta

Nama : Yusuf MD Hasibuan, MAP
NIP : 19770914 197703 1 001
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Satuan
Nama : Olbinton Situmeang
NIP : 19651217 198604 1 001
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kabid Trantib
Nama : Rahibbun, SE
NIP : 19660712 199103 1 004
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kabid Pemadam Kebakaran
Nama : Ahmad Kamil, S.Sos
NIP : 19700507 201001 1 005
Pangkat/Gol : Penata (III/c)
Jabatan : Kabid Perlindungan Masyarakat
Nama : Sari Ahmad KDT, SE, MM
NIP : 19710915 199203 1 002
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kabid Penegakan Perundang-undangan

Visi Misi Satpol PP Paluta

Visi

“Terwujudnya Masyarakat Sejahtera Melalui Keperintahan yang Baik dan Mengembangkan Keamanan dan Ketertiban serta Pengawasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku, Perda dan Keputusan-keputusan Kepala Daerah”

Misi

“Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Padanglawas Utara melalui pengawasan dan penegakan terhadap pelaksanaan Peraturan-peraturan Daerah serta Keputusan Kepala Daerah”